Bank Sentral Sri Lanka
Bank Sentral Sri Lanka (CBSL) adalah lembaga perbankan sentral di Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka. Didirikan pada tanggal 1 Januari 1950 sebagai badan hukum semi-otonom dengan operasi dan manajemen yang sepenuhnya independen di bawah Dewan Direksinya sendiri. CSL memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengelola peraturan kontrol pertukaran, menerbitkan uang kertas dan koin melalui bank komersial yang memiliki izin; mengatur penyelenggara sistem pembayaran; perizinan lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan pembiayaan dan lembaga keuangan mikro; mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran yang efisien untuk mendukung pembayaran elektronik dll., memastikan implementasi yang efektif dari langkah-langkah anti pencucian uang/pemberantasan pendanaan terorisme untuk mencegah penggunaan sistem keuangan untuk kegiatan terlarang dll., menyediakan akses terhadap fasilitas kredit dengan biaya yang wajar khususnya bagi mereka yang terlibat dalam pertanian, usaha industri skala kecil atau tujuan produktif lainnya dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai literasi keuangan.
Badan pengurus sebagian besar terdiri dari anggota-anggota yang diangkat oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang Keuangan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh DPR berdasarkan pasal 7A(1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1949 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1956 Dan 33 Tahun 1966 Yang Mulai Berlaku Pada 22 April 1969 . Gubernur yang secara ex officio Ketua mengepalai Dewan ini yang juga mencakup empat Wakil Gubernur, masing-masing satu Direktur Jenderal mewakili Kepala Departemen yang membidangi Perbankan & Mata Uang, Valuta Asing, Stabilitas Keuangan & Departemen Pengawasan masing-masing dua Direktur Eksekutif Lainnya Diangkat Dari Antara Pejabat Senior Di Pelayanan Di Cbsl Tiga Anggota Non-Eksekutif Yang Bukan Pegawai Atau Pengurus Di Cbsl Masing-masing Satu Perwakilan Dari Kementerian Keuangan Dan Pembangunan Ekonomi Dan Badan Pengelola Dana Cadangan Bersama-sama Menjadikan Jumlah Sepuluh Untuk Membentuk Dewan Pengurus.
Sehubungan dengan operasi valuta asing, semua transaksi di luar kegiatan bisnis normal perusahaan harus disetujui oleh CBSL setelah penyerahan dokumentasi relevan yang memberikan bukti bahwa terdapat alasan ekonomi yang sah di balik transaksi apa pun. Selain itu, setiap transfer ke luar negeri yang melebihi US $ 10.000 memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari CBSL dan Bank Negara, kecuali jika transaksi tersebut terkait dengan pengiriman uang seperti tunjangan yang dikirim pulang langsung dari departemen pemerintah / pendapatan pekerjaan eksternal, dll. Lembaga Keuangan hanya diberi wewenang untuk jenis tertentu seperti pengiriman uang pribadi ke luar termasuk memberikan hadiah hingga 5000 USD per bulan dengan ketentuan rincian penerima dilengkapi dokumen bukti tentang sumber Dana yang diterima jika berlaku dapat diminta pada tahap pemrosesan peninjauan waktu.*
